Multikultural

Multikultural secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950- an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary istilah multiculturalism berasal dari kata multicultural. Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat “multicultural dan multilingual”.

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme mau tidak mau juga akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat serta mutu produktifitas (Tobroni, dkk: 2007).

Dufty (1996) menjelaskan bahwa multikultural sebagai masyarakat yang kelompok dan anggotanya mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Multikultural sering diidentikkan dengan pluralisme, padahal ada beberapa perbedaan diantara kedua konsep tersebut.

Pluralisme pada dasarnya memiliki beberapa makna, yakni sebagai doktrin, sebagai model dan keterkaitannya dengan konsep lain (Liliweri, 2005). Sebagai doktrin pluralisme sering dimaknai bahwa dalam setiap hal, tidak ada satu pun sebab bersifat tunggal (monism) atau ganda (dualism) bagi terjadinya perubahan masyarakat.

Sementara itu, pluralisme sebagai model, memungkinkan terjadinya peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat. Pluralisme merupakan suatu pandangan bahwa sebab dari sebuah peristiwa sosial, harus dapat diuji melalui interaksi yang beragam faktor dan bukan dianalisis hanya dari satu faktor sematamata, dan keberagaman faktor itu adalah faktor kebudayaan. Dengan mengutip pandangan John Gray, Liliweri menegaskan bahwa pada dasarnya plurarisme mendorong perubahan cara berpikir dari cara berpikir monokultur ke arah cara berpikir multikultur.

Dengan demikian, multi kultur bukan hanya sekedar bermakna keberagaman budaya, tetapi lebih kepada cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku terhadap keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Multikulturalisme lebih bermakna sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku manusia dalam memandang kebudayaan lain yang berbeda atau beragam denga kebudayaan kita adalah sebagai suatu hal yang wajar. Oleh karena itu menghargai dan menghormati kebudayaan lain serta memandang kebudayaan masyarakat lain secara sama adalah suatu keharusan.

Multikulturalisme memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kebudayaannya. Berbeda dengan pemikiran di atas, Mohammad Ali (2003) lebih memusatkan konsep pluralisme pada keberagaman agama. Menurutnya, mengakui pluralisme agama sama sekali tidak berarti menghancurleburkan bangunan dasar teologis agama mana pun yang telah terbukti eksis dalam sejarah peradaban umat manusia. Lebih tegas lagi, bahwa memasyarakatkan pluralisme agama dan praktik politik pluralis yang demokratis, menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat pluralis Indonesia.

Pluralisme agama tidak sekadar persoalan mengakomodasi klaim-klaim kebenaran agama dalam wilayah pribadi, tetapi juga persoalan kebijakan publik di mana pemimpin agama harus mengakui dan melindungi kebebasan beragama. Menurut Al Hakim (2006) esensi masyarakat pluralis-multikultural dapat digambarkan sebagai idealisasi masyarakat dimana kelompok dalam masyarakat mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi (Dufty, 1996).

Dalam perspektif Indonesia, konsep masyarakat multikultural bersifat inhern dalam masyarakat sejak dahulu kala. Hanya saja, karena dinamika politik ketatanegaraan di masa lalu, praktik multikultural Indonesia sempat tenggelam dari kajian pendidikan sosial. Dengan dalih membicarakan multikulturalisme berarti akan membuka lahan konflik di dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme menjadi bahan kajian kembali ketika terjadi reformasi politik di Indonesia, gema multikultural mulai terdengar kembali.

Cita-cita reformasi dalam membangun masyarakat kesederajatan dalam bangunan civil society Indonesia, merupakan pertanda bahwa multikultural di bumi Indonesia akan “berhirup” angin segar, kendati dalam praktiknya nampak masih belum memenuhi harapan (Al Hakim, 2002). Multikulturalisme bukan hanya sekedar wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri secara terpisah dari ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan memahaminya dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep lainnya yang relevan (Al Hakim, 2002). Cakupan civil society memang sangat beragam, misalnya terdiri dari kelompok-kelompok dan perkumpulan, pendidikan, tenaga kerja, bisnis, partai politik, organisasi keagamaan, profesi, perdagangan, media, seni, kelompok lokal, keluarga dan perkumpulan kekerabatan (Langenberg, dalam Subandi 1996).

Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebuah realitas sosial dan integrasi nasional adalah substansi utamanya. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, konsep integrasi nasional Indonesia, hendaknya diartikan bukan sebagai benda akan tetapi harus diartikan sebagai semangat untuk melakukan penyatuan terhadap unsur-unsur dan potensi masyarakat Indonesia yang beraneka-ragam.

Dengan kata lain, integrasi nasional harus dimaknai sebagai sebuah spirit bangsa untuk memandang kehidupan yang serba majemuk itu sebagai semangat untuk bersatu. Secara demikian, integrasi nasional, adalah kata kunci untuk membangun dan membina serta mempertahan kan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang hidup dalam alam kemajemukan masyarakat dan budayanya. Terbentuknya integrasi nasional yang kokoh, banyak ditentukan oleh pengetahuan warga masyarakat Indonesia terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang bersifat pluralistis.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan integrasi nasional yang mantap serta kokoh, antara lain:

1. kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaanperbedaan SARA dan keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaanperbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa.

2. kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya.

3. membangun sistem budaya yang sesuai dengan ideologi nasional (Pancasila) dan konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia 1945.

4. menyelenggarakan proyek budaya’dengan cara melakukan pemahaman kritis dan sosialisasi terhadap simbol-simbol identitas nasional, seperti: bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun demikian, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, bangsa Indonesia sering menghadapi persoalan yang sangat dilematis. Integrasi nasional yang seperti apa yang hendak dikembangkan di Indonesia, yang masyarakatnya bersifat majemuk (pluralistis).

Integrasi nasional Indonesia, hendaknya juga diartikan bukan sebagai benda akan tetapi harus diartikan sebagai semangat untuk melakukan penyatuan terhadap unsur-unsur dan potensi masyarakat Indonesia yang beraneka-ragam. Integrasi nasional di Indonesia, bukanlah sebuah peleburan yang sifatnya unifikatif (menggabungkan), akan tetapi lebih tepat disebut dengan integrasi nasional yang bersifat diversifikatif atau menyebar (Al- Hakim, 2002). Dengan cara ini, perbedaan tetap diakui, karena dengan ini masyarakat akan bebas berekspresi selaras dengan aspirasi dan way of life yang diangkat dari nilai-nilai moral yang bersumber dari budaya daerah setempat (lokal).

Di samping itu, integrasi nasional yang deversifikatif lebih nampak demokratis, ketimbang integrasi nasional yang unifikatif yang justru mengarah pada pemerkosaan HAM dan memungkiri realitas perbedaan. Integrasi nasional yang deversifikatif, lebih sesuai dengan semboyan bangsa kita dalam lambang negara Garuda Pancasila, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda itu pada hakekatnya adalah satu.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika masih relevan dan harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Bahkan semboyan itu banyak memberikan inspirasi bagi terbangunnya wawasan pluralis-multikultural. Dia mencontohkan pentingnya wawasan pluralis-multikultural dalam pendidikan agama, agar kalangan terpelajar dan masyarakat luas menghargai perbedaan, menghormati secara tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling curiga, selain untuk meningkatkan iman dan takwa.

Pendidikan pluralis-multikultural bukanlah mengajarkan anak didik untuk menjalankan agama seenaknya sendiri, tanpa tanggung jawab dan ketulusan, tetapi justru mengajarkan untuk taat beragama, tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Wajah agama yang ditampilkan pendidikan pluralis adalah agama yang moderat dan ramah. Selanjutnya, Eka Dharmaputra (1987), mengatakan bahwa salah satu sumbangan terpenting teologi pluralis terletak pada asumsi dasar bahwa semua agama dapat menyumbangkan sesuatu, bukannya satu dapat menyelesaikan semua. Makin mutlak klaim seseorang makin menderitalah manusia.

Melalui pendidikan pluralis, agama-agama memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa menuju masyarakat multikultural. Pendidikan agama merupakan pilar penyangga utama kerukunan umat beragama dan kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan bangsa. Pendidikan agama tidak hanya menjadi fondasi integritas nasional yang kokoh, tetapi juga fondasi pengayom keberagaman yang sejati.

Senada dengan itu, tulis Berger & Neuhauss (dalam Nugroho, 1977), karena perbedaan masyarakat merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak bisa dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa dan pasti berakhir dengan disintegrasi bangsa.

Kemajemukan masyarakat (multicultural) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan dan kesatuan, sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Sebagai sebuah terminologi, multikuluturalisme kadang agak membingungkan karena ia merujuk sekaligus kepada dua hal yang berbeda: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi produktif atau interaksi elemen-elemen social yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berelanjutan.

Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relatif otonom, seperti etnisitas dan budaya, semestinya dikelola dalam ruangruang publik.

Dalam masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berevolusi melalui perubahan sosial yang panjang dan bersifat gradual, multikulturalisme (dengan nama yang sama atau yang lain) sering merupakan hasil dari sebuah proses sosial yang terjadi. Dengan kata lain sejarah yang panjang telah memungkinkan di satu pihak keragaman mendapatkan ruang untuk berkembang dan pihak lainmemungkinkan integrasi sosial di tingkat yang lebih tinggi dapat terpelihara.

Di kebanyakan belahan dunia, dimana sebagian besar dari mereka adalah bangsa-bangsa bekas jajahan yang terdiri atas kelompokkelompok etnik dan budaya yang sangat majemuk, multikulturalisme adalah sebuah gagasan yang terus diperjuangkan. Bahkan lebih dari itu, kebanyakan negara yang relatif muda usia ini, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme.

Gagasan nasionalisme negara-negara yang pada umumnya memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua ini, dibangun melalui kesadaran para pemimpinnya akan sebuah kepercayaan bahwa negara yang amat majemuk, seringkali terdiri atas puluhan bahkan ratusan kelompok etnik, hanya mungkin dipersatukandengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih.

Menurut Daniel Sparinga, multikuralisme didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cuktural groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini.

Dunia masa kini menuntut adanya multikulturalisme, karena dalam perbedaan-perbedaannya, manusia yang saling berbeda harus saling berhubungan satu sama lain, baik suka ataupun tidak. Dalam multikulturalisme, manusia merayakan perbedaan yang dimilikinya. Untuk itu, seluruh perbedaan yang ada (apapun bentuk perbedaannya) harus dihormati.

Perbedaan tersebut adalah karunia yang sangat indah yang harus dijaga secara damai. Dalam menyikapi perbedaan, mentalitas kita harus diubah dengan lebih banyak berpikir, bersikap dan berlaku damai terhadap seluruh perbedaan tersebut dengan jalan apapun yang memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, dalam perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya, akal kita menyediakan potensi untuk berlaku secara adil dan merata terhadap sisi-sisi kebenaran yang ada.

Perbedaan-perbedaan seperti itu membutuhkan pendekatan-pendekatan multikultural terhadap etika maupun subyek-subyek lainnya, terutama dalam upaya memerangi etnosentrisme dan rasisme yang seringkali merupakan hasil dari ketidakpedulian pada orang lain dan kebudayaan-kebudayaan lain (May, dkk. 2001). Memahami orang-orang dari kebudayaan lain bukan berarti bahwa kita setuju dengan mereka melainkan kita harus kritis terhadap kebiasaan-kebiasaan mereka.

Multikulturalisme dapat juga dijelaskan sebagai pluralisme kebudayaan sebagaimaa dikemukakan oleh William A. Haviland (1988) yang secara antropologis menjelaskan, kalau satu kebudayaan dunia yang homogen tidak dengan sendirinya pasti merupakan harapan masa depan, orang akan melihat. Multikulturalisme sejak beberapa tahun belakangan ini marak diperbincangkan oleh pelbagai kalangan dan tampaknya masih akan terus demikian karena memang sangat relevan dengan corak masyarakat seperti yang terdapat di Indonesia. Menurut, C. W. Watson (1998), membicarakan multikulturalisme atau masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat-negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah-yang terdiri dari orangorang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.

Tetapi perbedaan yang ditekankan di sini adalah perbedaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan itu sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada. Menurut Parsudi Suparlan dalam seminar Menuju Indonesi Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural di Yogyakarta pada Agustus 2001 (Kompas, 3 September 2001), fokus multikulturalisme adalah pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat.

Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dalam masyarakat multikultural itu telah terjadi interaksi dan dialog antar budaya. Bahkan juga, secara tidak disadari mungkin, telah terjadi dialog antar peradaban, misalnya peradaban Barat yang didasarkan pada nilai-nilai Yudeo-Kristiani dan peradaban Islam atau Konfusian. Dalam komunitas seperti itu tidak terjadi apa yang disebut oleh Samuel Huntington, clash of civilization, benturan peradaban.

Manajemen multikultural, memang telah menjadi budaya perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang lebih maju. Penerapan manajemen multikultural itu, tentunya didasarkan pada prasangka baik tentang multikulturalisme. Tapi mungkin disadari juga bahwa suatu masyarakat atau komunitas multikultural, mengandung potensi konflik, berdasarkan teori yang sederhana, yaitu karena terjadinya perjumpaan dua atau beberapa budaya asing. Dalam interaksi itu mungkin terkandung prasangka-prasangka negatif antar kelompok etnis, ras, budaya atau agama.

Dengan katar belakang prasangka itu mungkin terjadi gesekan atau bahkan benturan. Dalam masyarakat multikultural, yang terjadi mungkin justru isolasionisme, dimana suatu komunitas berkonsentrasi pada suatu daerah pemukiman tertentu yang bersifat swasembada (self-sufficient). Meskipun demikian, interaksi dengan komunitas luar tak bisa dihindari. Maka dalam interaksi yang membawa prasangka bisa terjadi persaingan yang tidak sehat.

Dalam masyarakat multikultural yang masih mengandung prasangka, bisa pula terjadi diskriminasi, misalnya dalam manajemen perusahaan. Beberapa waktu yang lalu, bahkan hingga sekarang, birokrasi sipil apalagi militer Indonesia masih sulit menerima orang-orang dari kelompok etnis Cina. Pada masa itu mungkin prasangka itu bersumber dari persaingan ideologi, sehingga birokrasi masih khawatir kemasukan unsur-unsur komunis umpamanya.

Namun sekarang, setelah lenyapnya komunisme, diskriminasi atau preferensi itu masih tetap berlangsung. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya budaya multikulturalisme yang menganggap multi-kulturalisme sebagai faktor yang poisitif dalam perkembangan masyarakat. Namun, walaupun budaya multikulturalisme masih dicurigai, dalam kenyataannya, manajemen multi-kultural itu ternyata tetap terus dipakai dan bahkan dikembangkan daripada pola manajemen homogen yang mungkin dianggap lebih potensial untuk membentuk modal sosial yang berintikan kepercayaan (trust) itu.

Perkembangan itu dibuktikan dengan ditulisnya teori-teori baru mengenai pola manajemen multikultural. Pola manejemen multikultural itulah salah satu bentuk penerapan multikulturalisme dalam manajemen perusahaan modern. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa-bahasa asing.

Bahasa asing seperti misalnya, Mandarin atau bahasa Jepang itupun kini telah dikursuskan dengan peminat yang makin banuyak. Bahasa adalah sarana yang sentral bagi pengembangan multikulturalisme. Sebenarnya multikulturalisme itu sama atau sejalan dengan beberapa faham lain yang juga sering disebut, yaitu pluralisme, masyarakat terbuka (open society) dan globalisme.

Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur atau agama itu sama. Justru yang disadari adalah adanya perbedaan. Dan perbedaan itu diasumsikan (berdasarkan pengalaman) mengandung potensi konflik atau persaingan yang tidak sehat. Bahkan Huntington sendiri mengasumsikan terkandungnya konflik antar peradaban, tidak sekedar perbedaan. Karena konflik itu bila tidak terkompromikan atau tak terdamaikan, maka terjadilah benturan atau bahkan perang peradaban.

Leave a Reply